Pada tahun 1940 Friedrich Wilhelm August Frobel telah mendirikan sebuah lembaga yang disebut "Kindergarten", "Kinder" artinya anak dan "garten" berarti taman. Lembaga ini didirikan di kota Blankerburg, Jerman yang disebut-sebut sebagai penggagas PAUD di dunia.
Menurut Frobel, anak usia dini diibaratkan mirip tunas tumbuh-tumbuhan, masih memerlukan pemeliharaan dan perhatian sepenuhnya dari si "juru tanam".
Berdirinya Kindergarten yang juga dikenal dengan Frobel School kuat terhadap perkembangan PAUD di seluruh dunia. Konsep Kindergarten dengan cepat menyebar keseluruh penjuru dunia. Kemudian PAUD versi lain pun bermunculan. Pada tahun 1907 di pemukiman kumuh san Lorenzo, Italia, Maria Montessori, seorang yang berlatar belakang dokter, mendirikan Casa dei Bambini yang ditujukan bagi perawatan bawah umur dari keluarga miskin dan kaum buruh. Casa dei Bambini artinya rumah untuk perawatan anak yang selanjutnya dikenal sebagai rumah anak. Di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda membawa konsep ini dan mendirikan Frobel School bagi anak-anaknya.
Seiring dengan kebangkitan nasional yang diawali berdirinya Budi Utomo, kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi kaum kecerdikan putera semakin dirasakan. Frobel School yang awanya hanya diperuntukan bagi bawah umur keturunan Belanda, Eropa, dan Bangsawan, mulai dikenal oleh cendikiawan muda pribumi. Pada tahun 1919 Persatuan Wanita Aisyiyah mendirikan Bustanuf Athfal yang pertama di Yogyakarta. Kurikulum dan bahan pendidikannya menanamkan sikap nasionalisme dan nilai-nilai fatwa agama. Bustanul Athfal ditujukan untuk merespon popularitas lembaga PAUD yang berorientasi Eropa. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara, sepulang diasingkan dari Belanda selama dua tahun (1913-1915), mendirikan Taman Lare atau Taman Anak atau Kindertuin yang alhasil berkembang menjadi Taman Indria.
Pada masa penjajahan Jepang, Lembaga pendidikan sejenis PAUD, terus berlanjut namun semakin berkurang. Pemerintah Jepang tidak mengawasi secara formal penyelenggaraan pendidikan setingkat PAUD, namun melengkapi kegiatan kelasnya dengan nyanyian-nyanyian Jepang.
Periode berikutnya yaitu periode sesudah kemerdekaan, Periode ini setidaknya terbagi menjadi 6 periode, yaitu :
Menurut Frobel, anak usia dini diibaratkan mirip tunas tumbuh-tumbuhan, masih memerlukan pemeliharaan dan perhatian sepenuhnya dari si "juru tanam".
Berdirinya Kindergarten yang juga dikenal dengan Frobel School kuat terhadap perkembangan PAUD di seluruh dunia. Konsep Kindergarten dengan cepat menyebar keseluruh penjuru dunia. Kemudian PAUD versi lain pun bermunculan. Pada tahun 1907 di pemukiman kumuh san Lorenzo, Italia, Maria Montessori, seorang yang berlatar belakang dokter, mendirikan Casa dei Bambini yang ditujukan bagi perawatan bawah umur dari keluarga miskin dan kaum buruh. Casa dei Bambini artinya rumah untuk perawatan anak yang selanjutnya dikenal sebagai rumah anak. Di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda membawa konsep ini dan mendirikan Frobel School bagi anak-anaknya.
Seiring dengan kebangkitan nasional yang diawali berdirinya Budi Utomo, kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi kaum kecerdikan putera semakin dirasakan. Frobel School yang awanya hanya diperuntukan bagi bawah umur keturunan Belanda, Eropa, dan Bangsawan, mulai dikenal oleh cendikiawan muda pribumi. Pada tahun 1919 Persatuan Wanita Aisyiyah mendirikan Bustanuf Athfal yang pertama di Yogyakarta. Kurikulum dan bahan pendidikannya menanamkan sikap nasionalisme dan nilai-nilai fatwa agama. Bustanul Athfal ditujukan untuk merespon popularitas lembaga PAUD yang berorientasi Eropa. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara, sepulang diasingkan dari Belanda selama dua tahun (1913-1915), mendirikan Taman Lare atau Taman Anak atau Kindertuin yang alhasil berkembang menjadi Taman Indria.
Pada masa penjajahan Jepang, Lembaga pendidikan sejenis PAUD, terus berlanjut namun semakin berkurang. Pemerintah Jepang tidak mengawasi secara formal penyelenggaraan pendidikan setingkat PAUD, namun melengkapi kegiatan kelasnya dengan nyanyian-nyanyian Jepang.
Periode berikutnya yaitu periode sesudah kemerdekaan, Periode ini setidaknya terbagi menjadi 6 periode, yaitu :
Periode 1945-1965 ditandai dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Lanjutan Wanita. Yayasan tersebut mendirikan Sekolah Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak (TK) Nasional di Jakarta dan merupakan gerakan nasional dalam melawan kembalinya Belanda. Di kurun ini pemerintah dan swasta mulai membangun banyak TK. Pada tahun 1950, melalui UU No. 4 tahun 1950 perihal Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah keberadaan Taman Kanak-kanak resmi diakui sebagai bab dari sistem pendidikan nasional. Pada tahun itu pula, tepatnya tanggal 22 Mei 1950 berdiri IGTKI. Pada tahun 1951 berdiri Yayasan Bersekolah Pada Ibu yang menyumbang pendirian Taman Kanak-kanak sampai menyebar ke luar pulau Jawa. Tahun 1951-1955, pemerintah berupaya menyebarkan kurikulum, menyediakan fasilitas, dan mengadakan supervisi ke TK-TK. Pada periode itu pula didirikan SPG-TK Nasional di Jakarta dengan pemberian subsidi, dan pengembangannya yang terus berlanjut sampai ke luar pulau Jawa. Pada tahun 1957 berdiri GOPTKI (Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia) yang melaksanakan kongres pertamanya pada tahun 1959. Pada awal tahun 1960-an, mulai didirikan Taman Kanak-kanak yang bersetatus negeri. Tahun 1960-1963, pemerintah mulai melaksanakan pengiriman SDM untuk berguru ke luar negeri, diantaranya ke Australia, USA, dan New Zealand. Dampak dari pengiriman SDM tersebut, terjadi modernisasi pendidikan di tingkat PAUD bersekala besar dan merupakan tanggapan atas ketidakpuasan sebelumnya. Sebagai penghujung, di periode tersebut, yaitu tahun 1963-1964 lahirlah Proyek (kurikulum) Gaya Baru. Inti kurikulum tersebut berorientasi pada kemudahan anak mendekati anak mendekati kecakapan, kebutuhan dan minat individual. Ciri khasnya tersedia sentra minat (sudut), seperti: sudut rumah tangga, sudut seni, sentra musik, dan sebagainya.
Periode1965-1998 ditandai dengan diperkenalkanya silabus kurikulum gres tahun 1968 yang mengantikan kurikulum versi 1964 (kurikulum gaya baru). pada bulan November 1968, pemerintah Indonesia berkerjasama dengan UNICEF dalam bentuk menyediakan konsultan dan pendanaan untuk penataran guru dan direktur pendidikan di tingkat TK. pada tahun 1970, mulai dijamin kerjasama positif antra pemerintah dengan GOPTKI, IGTKI dan PGRI. Kerjasama tersebut melahirkan kegiatan workshop bersama, dengan tema "Konsolidasi Gerakan Prasekolah" .pada tahun 1974. diberlakukan kurikulum gres yang merupakan pembaharuan dari kurikulum 1968. Isi kurikulum mencakup PMP, kegiatan bermain bermain bebas, pendidikan bahasa, PLH, ungkapan kreatif, pendidikan olah raga, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan, serta pendidikan skolastik. Pada tahun 1984, diberlakukan kurikulum gres dengan isi kurikulum mencakup bidang pengembangan agama, PMP, daya cipta, jasmani dan kesehatan, daya fikir/pengetahuan, serta perasaan kemasyarakatan dan lingkungan. Berlakunya UU Nomor 2 Tahun 1989 perihal Sistem Pendidikan Nasional yang diikuti terbitnya PP Nomor 27 Tahun 1990 perihal Pendidikan Prasekolah, semakin mempertegas keberadaan dan kedudukan Pendidikan Prasekolah di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1993, diberlakukan kurikulum Taman Kanak-kanak 1993. Dalam kurikulum 1993 trsebut terdapat dua kegiatan utama, yaitu : 1) Program pembentukan perilaku, dan 2) Program pengembangan kemampuan dasar: daya cipta, bahasa, daya pikir, keterampilan dan jasmani.
Periode1965-1998 ditandai dengan diperkenalkanya silabus kurikulum gres tahun 1968 yang mengantikan kurikulum versi 1964 (kurikulum gaya baru). pada bulan November 1968, pemerintah Indonesia berkerjasama dengan UNICEF dalam bentuk menyediakan konsultan dan pendanaan untuk penataran guru dan direktur pendidikan di tingkat TK. pada tahun 1970, mulai dijamin kerjasama positif antra pemerintah dengan GOPTKI, IGTKI dan PGRI. Kerjasama tersebut melahirkan kegiatan workshop bersama, dengan tema "Konsolidasi Gerakan Prasekolah" .pada tahun 1974. diberlakukan kurikulum gres yang merupakan pembaharuan dari kurikulum 1968. Isi kurikulum mencakup PMP, kegiatan bermain bermain bebas, pendidikan bahasa, PLH, ungkapan kreatif, pendidikan olah raga, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan, serta pendidikan skolastik. Pada tahun 1984, diberlakukan kurikulum gres dengan isi kurikulum mencakup bidang pengembangan agama, PMP, daya cipta, jasmani dan kesehatan, daya fikir/pengetahuan, serta perasaan kemasyarakatan dan lingkungan. Berlakunya UU Nomor 2 Tahun 1989 perihal Sistem Pendidikan Nasional yang diikuti terbitnya PP Nomor 27 Tahun 1990 perihal Pendidikan Prasekolah, semakin mempertegas keberadaan dan kedudukan Pendidikan Prasekolah di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1993, diberlakukan kurikulum Taman Kanak-kanak 1993. Dalam kurikulum 1993 trsebut terdapat dua kegiatan utama, yaitu : 1) Program pembentukan perilaku, dan 2) Program pengembangan kemampuan dasar: daya cipta, bahasa, daya pikir, keterampilan dan jasmani.
Terkait dengan penyiapan pendidik oleh perguruan tinggi, mulai tahun 1979 di FKIP Jakarta didirikan jurusan Pendidikan Prasekolah dan Dasar jenjang S-1, yang terselenggara sampai tahun 1998 (yang sesudah tahun 1998 menjelma Program S-1 Pendidikan Anak Usia Dini sampai sekarang).
Upaya lebih luas dalam pengadaan pendidik paud PAUD oleh perguruan tinggi terjadi pada tahun 1993/1994-1996/1997 peningkatan kualifikasi guru prasekolah dari SPG ke D-2 PGTK yang penyelenggaraanya dimulai dari IKIP Bandung.
Upaya lebih luas dalam pengadaan pendidik paud PAUD oleh perguruan tinggi terjadi pada tahun 1993/1994-1996/1997 peningkatan kualifikasi guru prasekolah dari SPG ke D-2 PGTK yang penyelenggaraanya dimulai dari IKIP Bandung.
Pada tahun 1998 menguatkan banyak sekali upaya di bidang pendidikan anak usia dini, maka diadakan Semiloka Tingkat Nasional perihal Pendidikan Anak Usia Dini di IKIP Jakarta. Peserta terdiri dari 10 LPTK dan unsur dinas pendidikan dari seluruh Indonesia.
Periode 1998-2003 ditandai dengan otonomi pendidikan, yang kuat terhadap tata kelola penanganan PAUD di sentra maupun di daerah-daerah. Pada periode ini pemerintah mulai mendukung berkembangnya PAUD jalur pendidikan nonformal dalam bentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan satuan PAUD Sejenis dalam bentuk pengintegrasian layanan PAUD dengan Posyandu. Melalui tunjangan Bank Dunia pada 1998-2004 pemerintah merintis kegiatan Pengembangan Anak Dini Usia di 4 propinsi, yaitu Jawa Barat, Banten, Bali, dan Sulawesi Selatan. Program dilanjutkan pada tahun 2008-2013 dengan nama kegiatan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) dengan tunjangan pembiayaan pinjaman dari Bank Dunia dan hibah dari pemerintah Belanda. Pada tahun 2001 dibuat Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PADU) yang mengemban mandat melaksanakan pelatihan satuan PAUD nonformal. Pada tahun 2002 terbentuk konsorsium PAUD yang membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Pada bulan Februari 2002, terbentuk lembaga PADU/PAUD Tingkat Nasional yang turut berkontribusi dalam pengembangan dan pembangunan PAUD di Indonesia. Di periode ini pula terjadi pendirian PGTK/PG-PAUD jenjang S-1 dibeberapa perguruan tinggi (PGTK S-1 di UPI, PGTK S-1 IKIP Yogyakarta, dll).
Periode 2003-2009, ditandai dengan keluarnya undang-undang Nomor 20 tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan tanggapan atas tuntutan reformasi dalam semua aspek kehidupan. Melalui UU ini untuk pertama kali PAUD diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang, yaitu pada pasal 1 butir 14 perihal pengertian PAUD; pasal 28 yang secara khusus mengatur perihal PAUD; dan pasal-pasal terkait lainnya. Pada tahun 2003 diselenggarakan Seminar dan Lokakarya Nasional (Semiloknas) di IKIP Bandung yang menghadirkan akademisi dari perguruan tinggi, lembaga PAUD, dan praktisi PAUD dari banyak sekali daerah. Semiloknas ini menghasilkan 'blue print' perihal kerangka akademik dan referensi pengembangan PAUD di Indonesia yang mengawali konseptualisasi pembangunan PAUD Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2005 berdiri organisasi profesi, himpunan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Indonesia (HIMPAUDI) yang menggerakan seluruh potensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang tersebar diseluruh Indonesia. Pembentukan HIMPAUDI di tingkat sentra ini dengan cepat diikuti dengan pembentukan HIMPAUDI tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota.
Pada tahun 2004-2009 kegiatan PAUD menjadi salah satu dari 10 prioritas Depdiknas sehingga PAUD menjadi salah satu kegiatan pokok dalam pembangunan pendidikan di Indonesia (tertuang dalam RPJM Tahun 2004-2009 dan renstra Depdiknas Tahun 2004-2009). Pada penghujung tahun 2009, diterbitkan Permendiknas Nomor. 58 tahun 2009 perihal Standar PAUD (formal dan nonformal).
Periode 2010-sekarang, ditandai dengan kebijakan penggabungan pelatihan PAUD formal dan PAUD nonformal di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) melalui Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 perihal Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010. Pada perjalanan sejarah pelatihan PAUD di Indonesia, alhasil sebagai karakteristiknya yang mencakup Taman Kanak-kanak (termasuk Taman Kanak-kanak Bistanul Athfal/TK-BA), RA, KB, TPA, Satuan PAUD Sejenis, serta PAUD berbasis keluarga dan/atau lingkungan.
Periode 2003-2009, ditandai dengan keluarnya undang-undang Nomor 20 tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan tanggapan atas tuntutan reformasi dalam semua aspek kehidupan. Melalui UU ini untuk pertama kali PAUD diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang, yaitu pada pasal 1 butir 14 perihal pengertian PAUD; pasal 28 yang secara khusus mengatur perihal PAUD; dan pasal-pasal terkait lainnya. Pada tahun 2003 diselenggarakan Seminar dan Lokakarya Nasional (Semiloknas) di IKIP Bandung yang menghadirkan akademisi dari perguruan tinggi, lembaga PAUD, dan praktisi PAUD dari banyak sekali daerah. Semiloknas ini menghasilkan 'blue print' perihal kerangka akademik dan referensi pengembangan PAUD di Indonesia yang mengawali konseptualisasi pembangunan PAUD Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2005 berdiri organisasi profesi, himpunan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Indonesia (HIMPAUDI) yang menggerakan seluruh potensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang tersebar diseluruh Indonesia. Pembentukan HIMPAUDI di tingkat sentra ini dengan cepat diikuti dengan pembentukan HIMPAUDI tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota.
Pada tahun 2004-2009 kegiatan PAUD menjadi salah satu dari 10 prioritas Depdiknas sehingga PAUD menjadi salah satu kegiatan pokok dalam pembangunan pendidikan di Indonesia (tertuang dalam RPJM Tahun 2004-2009 dan renstra Depdiknas Tahun 2004-2009). Pada penghujung tahun 2009, diterbitkan Permendiknas Nomor. 58 tahun 2009 perihal Standar PAUD (formal dan nonformal).
Periode 2010-sekarang, ditandai dengan kebijakan penggabungan pelatihan PAUD formal dan PAUD nonformal di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) melalui Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 perihal Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010. Pada perjalanan sejarah pelatihan PAUD di Indonesia, alhasil sebagai karakteristiknya yang mencakup Taman Kanak-kanak (termasuk Taman Kanak-kanak Bistanul Athfal/TK-BA), RA, KB, TPA, Satuan PAUD Sejenis, serta PAUD berbasis keluarga dan/atau lingkungan.
Sumber : Buku Kerangka Besar Pembangunan PAUD Indonesia Periode 2011-2025, Dirjen Pendidikan anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Kemendiknas Tahun 2011.
0 Response to "Sejarah Sekolah Paud Di Indonesia Dan Perkembangannya"
Post a Comment